Presiden Jokowi Resmikan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara

INSPIRANESIA.COM - Presiden Joko Widodo mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara yang dilakukan Bank Indonesia (BI).

Presiden menilai bahwa Indonesia mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital, salah satunya pada bidang ekonomi.

"Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," kata Presiden. 

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Papua

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut saat meresmkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Presiden menginstruksikan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendampingi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk dapat segera masuk ke dalam platform KKP Domestik agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.

"Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," terang Presiden.

Baca Juga: Gibran Siapkan Langkah-Langkah Dukung Muktamar Muhammadiyah Dan Aisyiyah ke 48

Presiden kembali menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan belanja pemerintah melalui peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri.

"Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pembelian produk dalam negeri.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Tunggui Kelahiran Cucu Kelima